UU ITE dan Pemblokiran Situs Porno

April 8, 2008

[Tulisan ini kelamaan di draft sejak 30 Maret 2008, mungkin karena saya terlalu sibuk dengan tugas-tugas kuliah. Akhirnya bisa di-publish juga…]

Pemerintah akan (atau mungkin sedang) memblokir situs-situs dengan konten negatif, seperti pornografi, kekerasan, dan penghinaan SARA. Ini merupakan bagian dari relisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru lahir. Saya sangat sepakat dengan tindakan pemerintah ini, mengingat besar dan luasnya dampak kerusakan yang diakibatkan oleh hal terebut.

Namun, ternyata masih banyak suara-suara tidak sepakat dari berbagai pihak, terutama terkait konten pornografi (pantas saja RUU APP gak kelar-kelar ^^). Biasanya mereka beragumen dengan hal-hal semacam ini.

  • Hal itu melanggar kebebasan individu. Kan seseorang bebas melakukan apa pun selama tidak melanggar kebebasan orang lain (begini kan, kata pelajaran PPKn?). Melihat konten porno itu kan untuk diri sendiri, dan tidak merugikan orang lain.
  • Jawabnya, memang sepintas hal itu tidak berdampak bagi orang lain. Tetapi jika kita pikirkan lebih dalam, ternyata dampaknya justru sangat luas ke masyarakat. Konten-konten seperti itu dapat memicu tidak kriminal, melemahkan perekonomian bangsa, menumbuhkan sikap permisif, dan turut andil dalam meningkatkan penggunaan narkoba.

  • Memblokir situs itu sulit, effort-nya besar. Lebih baik pemerintah fokus kepada hal-hal yang lebih urgent seperti lumpur lapindo, korupsi, bencana di mana-mana, dll.
  • Tidak berlebihan, jika saya berpendapat bahwa akar permasalahan bangsa yang begitu kompleks ini ada pada masalah moralitas. Salah satu faktor yang merusak moral adalah pornografi dan konten-konten destruktif lainnya yang ada di internet. Karena itu, tidak berlebihan pula lah jika agenda pemblokiran konten-konten yang merusak itu dianggap sebagai agenda yang peting dan urgent sehingga patut diberi nilai prioritas yang tinggi pula.

    Selain itu, walaupun pemerintah memiliki banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan, bukan berarti tidak melakukan yang ini, karena ini pun merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warganya.

  • Memblokir situs tidak menyelesaikan masalah pada akarnya, hanya kulitnya saja. Yang paling mendasar adalah membina moral masyarakat sehingga mereka dapat menyaring sendiri situs yang kontennya tidak baik.
  • Dengan pendapat ini, saya sepakat. Memang pemblokiran situs pada level jaringan provider ini tidak boleh dianggap cukup. Yang terpenting tetaplah pendidikan dan pembinaan tiap individu karena itulah yang akan menjadi benteng terakhir pertahanan.

    Bahkan menkominfo Prof Ir Mohammad Nuh DEA pun mengatakan bahwa pemblokiran dilakukan pada tiga level: masyarakat, software (piranti lunak), dan jaringan provider (bekerjasama dengan Internet Service Provider atau ISP). Semoga saja semuanya benar-benar dijalankan, dan kita sebaiknya support pemerintah dalam hal ini.

    Satu lagi, menurut saya, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan sama pentingnya dengan pendidikan itu sendiri. Dan salah satu upaya menciptakan lingkungan kondusif itu adalah dengan meminimalisasi faktor-faktor eksternal yang merusak seperti situs porno.

  • Bagaimana jika ada konten-konten lain yang bermanfaat yang juga ikut terblok? Situs pelajaran biologi misalnya?
  • Yang ini bisa dikatakan masalah teknis. Solusinya mungkin bisa dengan dibentuk suatu pusat pengaduan dan informasi terkait lalu lintas dunia maya. Jika ternyata ada koten yang seharusnya tidak diblokir tetapi terblokir atau sebaliknya, bisa langsung diadukan ke pusat layanan ini. Ini juga menuntut pemerintah supaya bisa profesional.

  • Pemblokiran situs ini dapat mengancam kebebasan pers dan informasi. Iya sekarang pemerintah hnya memblokir situs porno, bagaimana nanti jika nanti dilakukan untuk kepentigan politik seperti pemberendelan media massa di era Soeharto, misalnya?
  • Memang, inilah salah satu resiko dengan adanya mekanisme pemblokiran informasi. Namun, dengan melihat iklim demorasi Indonesia pasca reformasi, saya pikir kemungkinan itu kecil. Apalagi semuanya mengacu kepada UU ITE.

    Justru disinilah peran pemerintah (baca:kekuasaan) untuk (dalam tanda kutip) “memaksakan” kebaikan dan melarang keburukan. Bagi saya, tidak seharusnya kekuasaan itu netral tapi harus berpihak pada kebaikan. Masalah pornografi/aksi itu baik atau buruk, saya pikir sudah common sense kalau itu dianggap buruk.

Wallahu a’lam

2 Responses to “UU ITE dan Pemblokiran Situs Porno”

  1. albaz Says:

    Gw juga spakat dit. kjahatan/kmaksiatan trjadi bukan cm krna ad NIAT,tp jg krna ad KSEMPATAN.
    bgitu kt abang gw.

  2. ph Says:

    assalamu’alaykumwrwb

    kang, an dah buat blog di wordpress…

    http://rezaprimawanhudrita.wordpress.com

    tapi masih dalam pengembangan =D


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: